Datangi Kemendagri, Lima Lembaga Desak Sekda Banten Dicopot

Ketua Umum LSM Banten Barometer, Wahyudin Syafe’i menyampaikan surat permohonan untuk dilaksanakannya audiensi antara Lima ormas Banten dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri - Jakarta, Jumat (23/4/2021)
Ketua Umum LSM Banten Barometer, Wahyudin Syafe’i menyampaikan surat permohonan untuk dilaksanakannya audiensi antara Lima ormas Banten dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri - Jakarta, Jumat (23/4/2021)

Jakarta – Lima lembaga yang terdiri dari Solidaritas Merah Putih (Solmet) DPW Banten, LSM Aliansi Banten Menggugat (ABM), Jaringan Masyarakat Banten Antikorupsi dan Kekerasan (Jambakk), Organisasi Masyarakat Brantas Korupsi (Ombak) dan Barometer mendatangi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertanyakan perkembangan surat laporan yang disampaikan terdahulu terkait Permohonan Pemeriksaan Khusus dan Pencopotan Sekda Banten, Al Muktabar dari Jabatannya tertanggal 9 April 2021, Jumat (23/4/21).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum LSM Banten Barometer, Wahyudin Syafe’i juga menyampaikan surat permohonan untuk dilaksanakannya audiensi antara 5 ormas tersebut dengan pihak Inspektorat Jenderal Kemendagri RI.

“Kami akan terus kawal surat yang telah kami layangkan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Sekda Banten, Al Muktabar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama menjalankan tugasnya di Provinsi Banten. Karena ini persoalan serius terkait kondisi Banten belakangan ini yang tingkat kinerjanya di kalangan ASN semakin terpuruk,” tegas Wahyudin seraya mengungkapkan, berturut-turut kasus hukum menimpa ASN di Banten, seperti kasus dana hibah ponpes dan pengadaan lahan samsat Malimping.

Menurut Wahyudin seharusnya Seorang Sekda melaksanakan fungsi Sekretariat Daerah secara maksimal, karena Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tekhnis daerah. Namun, yang kita lihat, lanjut Wahyudin, koordinasi dan konsolidasi tingkat OPD semakin terlihat lemah, ibarat anak ayam kehilangan induk.

Wahyudin menegaskan, publik di Banten ini bukan tidak mendengar dan melihat kondisional saat ini.

“Harus kita akui dan jujur, lihat berbagai persoalan yang terjadi terhadap regulasi-regulasi yang mengundang kontroversi sampai terjadinya kasus-kasus hukum yang menimpa ASN. Apakah situasi ini hanya kita lihat dan perhatikan saja, haruskah masalah ini dibebankan kesalahan pada ASN ini semua, lalu dimana tanggung jawab seorang Sekda sebagai pembina ASN di Pemerintah Provinsi Banten,” ungkap Wahyudin.

Begitu juga dengan Kamaludin, Ketua Solmet DPW Banten yang menyatakan dengan tegas, pihaknya akan tetap konsisten untuk mengawal proses usulan terkait Pemeriksaan Khusus dan Pencopotan Sekda Banten Sdr Al Muktabar dari Jabatannya.

“Kami meyakini, Inspetorat Jenderal Kemendagri RI akan bertindak obyektif terhadap masukan ini, dan obyektifitasnya adalah Kemendagri harus segera mencopot Al Muktabar sebagai Sekda Banten. tegas Kamal sambil menyatakan, kalau ini dibiarkan akan semakin terpuruk kondisi Pemerintahan di Provinsi Banten.

Menurut Kamaludin, Jabatan Gubernur hanya tersisa 1 tahun lagi, kalau tidak segera dilaksanakan reformasi birokrasi yang benar di Banten jelang berakhirnya masa Jabatan Gubernur, maka Pj Gubernur Banten ke depan akan menghadapi persoalan baru, dan Banten akan semakin terpuruk. Untuk itu, Sekda Banten harus diganti agar ada penyegaran.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Sekjend Dewan Pimpinan Nasional (DON) Solmet (Relawan Jokowi), Yan Kawilarang mengatakan, akan terus mendukung upaya-upaya rekan-rekan di Banten.

“Kami akan melakukan komunikasi organisasi dengan pihak Kemendagri ataupun Kemensesneg menyikapi dinamika yang berkembang di Provinsi Banten, terutama terkait usulan untuk pencopotan Sekda,” ujar Yan Kawilarang. (Herman)

Loading...

Tinggalkan Balasan