Dipungut Ratusan Ribu untuk Lembar Soal, Orangtua Siswa Bakal Lapor ke Satgas Saber Pungli

Serang – Terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) di SMPN Satu Atap (Satap) Curug, Kota Serang, Banten, orang tua siswa bakal melaporkan hal tersebut ke Satgas Saber Pungli.

Menurut HM, orang tua siswa yang dimintai uang minimal Rp150 ribu harus dibayarkan untuk membeli lembar soal ulangan, dugaan pungli ini harus diketahui Satgas Saber Pungli agar ditindaklanjuti.

“Satgas Saber Pungli harus tahu ini,” ujar HM.

Dikutip dari laman Ombudsman RI (ombudsman.go.id) Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Ditulis juga dalam laman tersebut, hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud) Provinsi Banten, Wasis Dewanto mengatakan jika pihaknya telah memberikan teguran kepada Kepala Sekolah SMPN Satap.

“Sudah ditegur dan diingatkan Kepsek yang bersangkutan. Agar tidak membebani siswa biaya yang sudah ditanggung oleh BOS,” ujar Wasis melalui pesan singkat.

Wasis juga mengatakan jika hal yang terjadi di SMPN Satap menjadi perhatian untuk kedepannya.

“Kedepan ini jadi perhatian,” lanjut Wasis.

Wasis membeberkan jika pihak SMPN Satap sudah menjelaskan dan diselesaikan dengan orangtua siswa.

“Kepsek bapak Mukti menjelaskan sudaj diselesaikan dengan orangtua dan bahkan orangtua siswa siap bantu sekolah dan tetap diarahkan untuk tidak membebani biaya yg sdh terakomodir oleh BOS,” kata Wasis.(tim)

Loading...

Tinggalkan Balasan