Terdakwa Perkara Korupsi Rutilahu di Lebak Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

Terdakwa Perkara Korupsi Rutilahu di Lebak Dituntut 1 Tahun 6 Bulan
Terdakwa Perkara Korupsi Rutilahu di Lebak Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

Banten – Kelima Terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lebak Tahun 2015 diganjar hukuman 1 Tahun 6 bulan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Senin 24/5/2021.
Sementara Penasehat Hukumnya dari Kantor Pengacara Acep Saepudin & Partners, mengajukan nota pembelaan (Pledoi) setelah sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Penasehat Hukum, dari kelima terdakwa tidak ditemukan adanya tidak pidana korupsi dan tidak ada kerugian keuangan negara karena dana bantuan RTLH tersebut berbentuk Lumpsum bukan unit price sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

“Setelah melewati proses pemeriksaan perkara yang berlangsung di persidangan kami berkesimpulan bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena dana bantuan RTLH tersebut bentuknya lumpsum bukan unit price sehingga menurut kami dakwaan tersebut tidaklah tepat. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga tidak cermat karena kerugian negara selalu berubah-ubah, dalam dakwaan dan hasil audit BPKP Kerugian negara berjumlah Rp. 551.260.750,- sedangkan dalam tuntutan berubah menjadi 681.260.750,-hal ini sangat tidak logis, bahkan hasil audit BPKP juga tidak merinci berapa kerugian negara dari masing-masing terdakwa, karena ini perkaranya di pisah, sehingga kerugian negaranya juga seharusnya lebih rinci, agar proses pertanggungjawabannya juga menjadi lebih jelas.”papar Acep Saepudin sesaat setelah persidangan digelar.

Selain itu dalam pembelaannya tersebut para terdakwa memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan dari Penuntut Umum atau setidaknya memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah semata-mata untuk membantu masyarakat yang berhak menerima bantuan dana RTLH yang sebelumnya rumah tidak layak menjadi rumah layak huni dan Para terdakwa juga telah mengembalikan sejumlah keuangan negara sebagai i’tikad baik.

Didalam sidang kasus RTLH tersebut, pembacaan Nota Pembelaan untuk kelima terdakwa oleh Muhamad Yusuf dengan didampingi ketiga Penasehat Hukum lain diantaranya Suhro, Anda, dan Oni Sutarna.

“Kami Optimis, Mejelis Hakim akan menerima nota pembelaan para terdakwa,” pungkas Muhamad Yusuf.(*)

Loading...

Tinggalkan Balasan