Terkait Lahan Sengketa, Ketua LAI Jakbar : Mantan Lurah Kedoya Selatan Akui Lalai

Istimewa

JAKARTA – Ketua Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia DPC Jakarta Barat, H Damiri menyebut, lahan yang berlokasi di Jalan Kedoya Raya Alkamal RT 009/04 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang warga kenal dengan sebutan rawa ki Baying milik para Ahli Waris Baying bin Manan secara diam-diam dijual kepada lebih dari satu orang pembeli dan disertipikati oleh diduga para mafia tanah yang berkedok sebagai Ahli Waris.

“Hal tersebut terjadi karena mereka lakukan dengan segala upaya meminta pihak Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk untuk mengeluarkan surat keterangan tanah atas nama girik mereka yaitu Bidul bin Bidan Girik C. Nomor : C.617 Persil.118 D.V. Padahal, lokasi tanah yang mereka klaim dengan persil.118 itu seharusnya tidak berada di lokasi tersebut, karena di sebelah kanan dan kiri lahan tersebut ada pembanding sertipikat dari conversi peralihan Persil.136 D.III ke dalam buku sertipikat tersebut,” ungkap Damiri, Rabu (10/02/2021).

Bacaan Lainnya

Damiri menjelaskan bahwa sebetulnya untuk meningkatkan hak asal tanah girik menjadi sertipikat, itu kan harus ada surat-surat yang juga harus dibubuhi tandatangan oleh pejabat lingkungannya, misalnya RT/RW yang turut membubuhi dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Surat Penguasaan Fisik, hal itu merupakan sebuah syarat mutlaq untuk mengajukan permohonan pembuatan sertipikat tanah.

“Dalam hal ini RT/RW nya setelah kami pertanyakan apakah turut membantu para mafia untuk membuatkan surat-surat itu, RT dan RW di lingkungan tanah itu menerangkan kepada kami secara lisan dan juga mereka buat secara tertulis dalam surat pernyataannya bahwa mereka tidak sama sekali membantu membuat/menandatangani surat-surat apapun untuk kepentingan Ahli Waris Bidul bin Bidan,” jelas dia.

Damiri melanjutkan, hal serupa juga dilakukan olehnya untuk menjadikan hal ini dapat terang benderang, salah satunya mantan Lurah Kedoya Selatan, Mawardi, pada 13 Juli 2020, ia meminta ma’af kepada para Ahli Waris Baying bin Manan, bahwa akibat sebab dirinya pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, yang selanjutnya oleh para Ahli Waris Bidul bin Bidan dapat seenaknya mengaku-akui tanah yang bukan miliknya.

“Dalam surat pernyataannya itu pada 13 Juli 2020 Mawardi menjelaskan bahwa keluarnya surat itu merupakan sebuah kekeliruaan disaat dirinya masih menjabat sebagai Lurah Kedoya Selatan dan harapannya surat pernyataannya itu dapat membantu menetralisir segala kemungkinan-kemungkinan, dan memberikan petunjuk kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mengeluarkan buku sertipikat tanah kepada Ahli Waris Bidul bin Bidan dan mencabut kembali atas pendaftaran bidang yang dianggapnya keliru dalam blok/persil,” lanjutnya.

Damiri mengaku aneh dan janggal sekali, karena bagaimana bisa dirinya mengetahui dari hasil investigasi timnnya, ditahun 2012 Tanggal 04 April dihadapan Notaris Alexander Hidayat Siswandi SH, para Ahli Waris Bidul bin Bidan telah melakukan transaksi Jual/Beli kepada saudara Indra Lim.

Tapi saat ini BPN menerbitkan buku sertipikat kembali kepada asal yaitu nama para ahli waris padahal tahun 2012 itu jelas haknya sudah dialihkan kepada orang lain dan yang sangat-sangat aneh bin ajaib, kok bisa BPN Jakarta Barat menerima permohonan peningkatan hak sertipikat tanah tanpa ada Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Sporadik yang turut ditandatangani oleh RT/RW sebagai pejabat lingkungan di lokasi tanah itu.

“Indra Lim itu baru hanya satu korban looh… karena masih banyak lagi korban lainnya disitu,” ungkap Damiri.

Atas segala temuan-temuannya itu maka dapat dikatagorikan sebagai sebuah kesalahan yang fatal dan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar sebagai pemiliknya.

Oleh sebab itu, sebagai ketua lembaga sosial kontrol Damiri mengajak aparatur yang mempunyai substansi dalam hal ini terutama BPN Jakarta Barat dan Kelurahan Kedoya Selatan, untuk bersinergi membantu programnya bersama-sama Pemerintah Pusat dan juga Kementrian Agraria untuk tidak memberikan celah atau ruang gerak bagi para mafia tanah yang rakus dan serakah mengambil barang yang bukan miliknya atau haknya.

Untuk tidak menimbulkan banyak korban baru lainnya, maka Insya Allah dalam waktu dekat dirinya bersama-sama Para Ahli Waris Baying bin Manan, dan para korban kedzoliman mafia tanah, Damiri akan melaporkan hal ini secara resmi kepada Bareskrim Polri dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengetahui dan turut memberantas para mafia tanah dan para oknum pemerintahan yang turut membantu memperlancar pergerakan mereka.

“Kami Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aliansi Indonesia (AI) tidak akan pernah bisa diam jika melihat dan mengetahu masyarakat indonesia didzolimi dan diambil haknya, pastinya dengan segala upaya dan kemampuan, kami akan membantu pemerintah pusat menegakkan dan menjalankan segala aturan hukum, dan Undang-Undang yang diberlakukan dinegara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu merupakan salah satu bagian dari komitmen ketua umum kami dengan Presiden Republik Indonesia (Ir.H.Jokowidodo),” tutup Damiri. (Ind)

Loading...

Tinggalkan Balasan