Terkait Pembelanjaan di Kantor KSOP Sunda Kelapa, Sang Bendahara Pengeluaran Tak Kordinasi dengan PPK?

Jakarta – Pengisian Bahan Bakar Kapal Patroli di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa diduga hanya diketahui bendahara pengeluaran dan kasie keselamatan serta kepala kantor. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kasubag Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) diduga hanya dalam kapasitas menandatangani.

Informasi yang didapat indonesianpost.co.id, pengadaan atau belanja barang/jasa di KSOP Sunda Kelapa yang diduga dilakukan sendiri oleh Bendahara Pengeluaran diantaranya Belanja Bahan Bakar atau Pemeliharaan Kapal Patroli, Belanja alat tulis kantor, pemelihataan barang milik negara dan bangunan kantor periode bulan Januari – April 2020, belanja alat tulis kantor untuk pencegahan Covid-19 dan seluruh belanja modal terkait dengan pencegahan Covid-19.

Bacaan Lainnya

Hal yang dilakukan bendahara tersebut diduga tanpa koordinasi dan seizin PPK serta Kasubag TU sebagai pejabat PPSM. Bahkan setelah melakukan pengadaan atau belanja, baru bendahara melaporkan. Sedangkan kuantitas atau jumlah barang yang diadakan serta pemeliharaan, PPK dan PPSM dikabarkan baru mengetahui ketika sang bendahara mengajukan dokumen SPP dan SPM.

Padahal, jika mengacu pada Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan serta peraturan pelaksanaannya, PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/PKA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Hal yang dilakukan Bendahara Pengeluaran di Kantor KSOP Sunda Kelapa diduga bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Saat dimintai keterangan terkait pembelanjaan di KSOP Sunda Kelapa, Bendahara Pengeluaran di Sub Bagian Tata Usaha KSOP Sunda Kelapa, Puteri menjawab bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan atasan.

“Semuanya kami koordinasikan kok dan sepengetahuan kepala kantor karena dokumen terkait anggaran tertata dengan baik,” ujar Puteri melalui pesan singkat WhatsApp.

Namun, saat ditanya lebih detail, dirinya enggan memberikan jawaban.(tim)

Loading...

Tinggalkan Balasan

1 Komentar