JAKARTA | Indonesian Post – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk mendukung dan mengawal program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kapolri menyampaikan penegasan tersebut usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di kawasan Jakarta Timur, Selasa. Ia menyatakan Polri siap terlibat aktif dalam menyukseskan seluruh program strategis pemerintah.
“Polri berkomitmen mendukung dan mengawal program kerja pemerintah, khususnya swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta program prioritas lain yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah,” ujar Listyo Sigit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolri menilai keterlibatan Polri dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Stabilitas tersebut, menurutnya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
Langkah Polri Dapat Apresiasi
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi peran aktif Polri dalam mendukung program swasembada pangan dan pengawasan harga bahan pokok.
“Kami merasakan langsung dukungan Polri, mulai dari Polres, Polda, hingga tingkat pusat. Atas dukungan itu, kami mengucapkan terima kasih,” kata Zulkifli Hasan.
Zulkifli menjelaskan bahwa pada tahap awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi kendala dalam pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Polri kemudian membantu pembangunan fasilitas tersebut sehingga program MBG dapat berjalan lebih lancar.
“Dapur SPPG milik Polri termasuk yang terbaik. Saya berkunjung ke banyak daerah, dan kualitas dapurnya sangat baik,” ujarnya.
Zulkifli juga menyoroti peran Polri dalam menjaga stabilitas harga gabah. Ia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat menghadapi tantangan saat pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Kami mengundang Kapolri ke rapat Kemenko Pangan. Ketika Polri turun tangan, situasi di lapangan langsung kondusif,” katanya.
Setelah Polri mengawal kebijakan tersebut, pelaku usaha dan tengkulak mengikuti ketetapan pemerintah sehingga HPP gabah berjalan sesuai aturan.
“Dukungan Polri sangat membantu. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih,” pungkas Zulkifli.
