Dugaan Penggelapan Uang Karyawan, Disnaker Jakut Sudah Panggil Kedua Pihak, Fachri: Surat Panggilan Dikirim Kemana?

Jakarta – Terkait dugaan penggelapan uang karyawan yang diduga dilakukan PT Kencana Printing, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jakarta Utara (Jakut) mengklaim sudah melakukan pemanggilan ke para pihak. Hal tersebut dikatakan Raymond Stefanus dari Disnakertrans Jakarta Utara.

“Kami sudah panggil para pihak,” ujar Raymond, Senin (13/12).

Namun pemanggilan tersebut tidak pernah diterima Fachri, SH dari kantor hukum RI & Partners yang dikuasakan mengurus dugaan penggelapan tersebut dari salah seorang karyawan PT Kencana Printing.

Kepada redaksi indonesianpost.co.id, Fachri mengkalim jika pihaknya tidak pernah menerima surat pemanggilan mediasi seperti apa yang disampaikan Raymond.

“Hingga saat ini kami belum menerima surat pemanggilan mediasi. Pihak Disnakertrans kirim kemana?” ujar Fachri.

Dengan tidak diterimanya surat undangan mediasi oleh RI & Partners, pihak Disnakertrans Jakut berencana akan menjadwalkan ulang.

“Akan kami agendakan kembali,” ujar Raymond.

Diberitakan sebelumnya oleh indikasinews.com, PT Kencana Printing yang beralamat di Jalan Arwana 1 No 26A Jembatan 2 Jakarta Utara diduga memberikan upah buruh di bawah upah standar yang berlaku, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 pasal 185. Hal tersebut disampaikan Fachri, SH dari RI & Partners Lawfirm lewat surat somasi yang diterima redaksi, Senin (1/11/2021).

Atas surat somasi tersebut, beberapa pertanyaan yang diajukan redaksi indikasinews.com ke PT Kencana Printing hingga kini tidak menjawab.

Untuk diketahui, beberapa pertanyaan tersebut diantaranya:
1 Dugaan bahwa PT Kencana Printing memberikan upah di bawah standar.
2. Dugaan penggelapan uang karyawan dalam bentuk pesangon dan sisa uang gaji.
3. 3. Dugaan pemutusan kerja sepihak, dan
4. 4. Dugaan telah membayar upah sebesar +- Rp500 ribu per bulan, selama karyawan dirumahkan.
Dalam surat somasi tersebut, RI & Partners Law Firm menilai PT Kencana Printing telah melakukan tindak pidana kejahatan.

“Sesuai Pasal 185 ayat 2 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PT Kencana Printing diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan,” ujar Fachri.

Bahkan Fachri membeberkan selisih gaji salah satu karyawan PT Kencana Printing yang di bawah standar sebesar Rp 177 juta lebih. Selisih itu ia kemukakan sejak 2011 hingga 2021 sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

“Total selisih gaji salah satu karyawan PT Kencana Printing sebesar Rp 177.559,164, terhitung sejak 2011 sampai dengan 2021,” lanjut Fachri menjelaskan.

Ia berharap kepada PT Kencana Printing dapat memenuhi kewajibannya kepada karyawan.

“Saya harap PT Kencana Printing segera membayar selisih gaji salah satu karyawannya,” harapnya. (tim)

Loading...

Tinggalkan Balasan