Kasus Pengadaan Lahan Samsat Malingping, Kejati Banten Tangkap Kepala UPTD

Kepala UPTD Samsat Malingping ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati Banten)
Kepala UPTD Samsat Malingping ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati Banten)

Banten – Terkait mulai terungkapnya kasus pengadaan lahan pada UPTD Samsat Malingping, Kamaludin, Ketua DPW Solidaritas Merah Putih (Solmet) Banten mengapresiasi Kejati Banten yang dengan cepat melakukan penegakkan hukum dengan ditangkapnya Kepala UPTD Samsat Malingping, H Samad.

Namun, Kamal yang juga Koordinator Presidium Banten berharap Kejati Banten dapat mengungkap aktor intelektual dalam kasus ini.

“Tim penyidik yang ditugaskan dalam perkara ini jangan berhenti sampai disini saja, ungkap aktor intelektualnya,” ujar Kamal.

Menurut Kamal, H Samad tidak mungkin bekerja sendiri dalam kasus tersebut.

“Tidak mungkin H Samad melakukan ini seorang diri, pembebasan lahan merupakan rangkaian kegiatan yang panjang, dan setahu kami, di OPD tersebut dari sejak lama, pihak-pihak luar ingin mengungkap ini, namun selalu minim infonya,” ujar Kamal.

Kamal juga mendukung upaya Kepala Kejati Banten yang akan memanggil Kepala Bapenda Provinsi Banten, H. Opar Sochari.

Disisi lain, Kamal menanggapi Statement dari Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang menyatakan prihatin dan apresiasi serta mendukung upaya-upaya Kejati Banten dalam mengusut tuntas kasus ini. Menurut Kamal, apa yang disampaikan Gubernur Banten seperti memukul air dalam wajan, keciprat mukanya sendiri.

“Coba kita perhatikan, bila ada atensi terhadap indikasi-indikasi perkeliruan terhadap anak buahnya, selalu Gubernur membela tanpa melihat kondisi rilnya dan setiap yang muncul, selalu dianggapnya subyektif. Jadi obyektifitas hanya milik Gubernur, sedangkan kita, ketika menyampaikan ke permukaan dianggapnya Subyektif?” tegas Kamal.

Kamal juga mengungkapkan banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi sudah melewati berbagai pemeriksaan, dari Inspektorat, BPK RI, BPKP RI, tapi tetap saja para pelaku terjerat dan diproses.

”Ini warning juga bagi para pelaku auditor yang melakukan tugasnya, karena pada UU telah juga disebutkan sanksi pidana bagi para auditor yang diduga memalsukan atau memanipulasi laporannya,” ungkap Kamal.(herman)

Loading...

Tinggalkan Balasan