Klarifikasi dan Somasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan & Kedaulatan Rakyat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Dwi Atmoko, SE., SH., H.AK., dan Iradian Kusumawardhani, SH.,MH., selaku Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kedaulatan Rajyat, yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Nota Kesepahaman Kerjasama Antara Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kedaulatan Rakyat Nomor: W9-A3/7368/PL.09/12/2021 Noor” 09/LBH-KKR/XII/2021 Tertanggal 31 Desember 2021.

Berkenaan dengan berita yang dibuat oleh Indonesianpost berjudul: “Pelayanan Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Jaktim Tidak Gratis?, yang diposting pada tanggal 26 Desember 2022. Maka dengan ini kami menyampaikan klarifikasi sebagai hak jawab dan hak koreksi serta somasi atas berita tersebut sebagai berikut:

  1. Bahwa berita berjudul “Pelayanan Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Jaktim Tidak Gratis?” yang memuat kalimat: Jakarta – Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Jakarta Timur diketahui diduga tidak gratis dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat dalam hal mendampingi penerima bantuan adalah TIDAK BENAR. Berita tersebut tidak benar, karena:

(a). Kami sebagai penyedian jada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022 tidak pernah memungut biaya apapun kepada penerima layanan.

 

(b). Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 201 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan juncto Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa layanan yang diberikan berupa:

  1. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum;
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti: Gugatan, Permohonan dan Penetapan;
  3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.

 

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, menyatakan bahwa:

  • Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini;
  • Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat peratama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
  1. Perkawinan
  2. Waris
  3. Wasiat
  4. Hibah
  5. Wakaf
  6. Zakat
  7. Infaq
  8. Shadaqah, dan
  9. Ekonomi syariah

 

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka pendampingan penerima bantuan hukum bukan merupakan lingkup layanan dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama.

 

  1. Bahwa kami merasa keberatan dengan pemberitaan yang tidak benar, merugikan dan mencemerkan nama baik kami sebagai Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022 dan juga mencemarkan nama baik Pengadilan Agama Jakarta Timur serta diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers juncto Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Bahwa Untuk itu selain surat Klarifikasi ini, kami juga memberikan somasi keada Pihak Indonesianpost untuk memuat klarifikasi kami di Indonesianpost atau media elektronim lainnya. Apabila dalam waktu 3×24 jam setelah diterimanya Surat Klarifikasi dan Somasi ini, pihak-pihak yang terkait belum memberikan Tanggapan dan permintaan ma’af maka kami akan melakukan langkah hukum, baik secara pidana maupun perdata.

 

Demikianlan Klarifikasi dan Somasi ini disampaikan, agar menjadi perhatian dan koreksi bagi Indonesianpost. Atas perhatian dan dimuatnya klarifikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Loading...

Tinggalkan Balasan