Tak Sesuai Undang-Undang, Ketua IPW: Brigjen Pol Hermanta Semestinya Mundur dari Komisari BUMN

Kolase ucapan selamat kepada Brigjen Pol Hermanta. (Foto: istimewa)
Kolase ucapan selamat kepada Brigjen Pol Hermanta. (Foto: istimewa)

Jakarta – Brigjen Pol Hermanta yang saat ini menduduki kursi sebagai Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan sebagai komisaris di PT Krakatau Steel (Tbk) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menabrak Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sugeng Imam Santoso saat dimintai tanggapannya, Jumat (20/8/2021).

“Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” tulis Sugeng dalam pesan singkat.

Sugeng pun menyebutkan anggota polri yang menjabat sebagai komisaris di BUMN tidak ada hubungannya dengan institusinya.

“Kalau di BUMN tidak ada hubungannya dengan kepolisian. Kalau di Kemenhub ada,” jelas Sugeng.

Ia pun menilai jika anggota polri aktif yang menjabat sebagai komisaris di BUMN semestinya mundur dari jabatan.

“Semestinya mundur dari jabatan,” tegas Sugeng.

Namun Sugeng mengungkapkan, yang dimaksud jabatan di luar institusi Polri adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.

Ketua IPW, Sugeng Imam Santoso (memakai peci) foto: istimewa

“Problemnya adalah pada bagian penjelasan pasal 28 ayat 3. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kombes Pol Hermanta yang baru mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi disoal. Pasalnya, selain aktif di Polri, Brigjen Pol Hermanta juga baru mendapatkan kenaikan jabatan dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menjadi Direktur Perkapalan dan Kepelautan di Direktoral Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sebut saja Tiop Gomos Dongoran, pemerhati di dunia perhubungan laut yang juga mantan pejabat di Dirjen Perhubungan Laut menyoroti sepak terjang Brigjen Pol Hermanta yang saat sedang melejit karirnya.

Menurut Tiop Gomos, tidak tanggung-tanggung Hermanta yang baru mendapat kenaikan pangkat di institusi Polri menjabat sebagai Direktur Perkapalan dan Kelautan, bahkan menjadi Komisaris di BUMN tepatnya di PT Krakatau Steel (tbk).

Hal ini yang membuat Tiop Gomos harus menyurati Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi.

Informasi yang diterima redaksi Indonesian Post, Tiop Gomos menyurati Menhub karena dianggap menyalahi Undang-Undang karena Brigjen Pol Hermanta merangkap jabatan.

“Menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata cara dan Persyaratan Prajurit TNI menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara, khusus untuk pengangkatan anggota POLRI Aktif dalam jabatan ASN tidak boleh menyimpang dari ketentuan Undang-Undang,” kata Tiop Gomos dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Bahkan Tiop Gomos meminta Menhub Budi Karya Sumadi tegas dalam menertibkan SDM di lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Untuk itu perlu ketegasan dari Bapak Menteri Perhubungan untuk menertibkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Kementerian Perhubungan memerlukan Sumber Daya Manusia yang betul-betul mempunyai Kompetensi, Integritas, Kapabelitas dan Kejujuran sebagai ASN,” kata Tiop Gomos.

Ditanya terkait karirnya yang disoal, Brigjen Pol Hermanta pun angkat bicara.

Menurut Hermanta, kajian atas dirinya yang dianggap menabrak Undang-Undang tersebut dinilai tidak komprehensif.

“Kajiannya harus komprehensif. Jangan ada kepentingan tertentu. Mungkin bisa lihat di Kemenkum HAM, KKP, Kemendag dan Kemenpan,” ujar Brigjen Pol Hermanta melalui pesang singkat, Kamis (12/8/2021).(tim)

Loading...

Tinggalkan Balasan