Ternyata Ini Rahasianya Bangunan Tak Ber-IMB di Samping Kantor Wali Kota Jakbar Berjalan Mulus

Jakarta – Kegiatan membangun 9 unit ruko di samping kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat diketahui tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) namun berjalan mulus.

Pantauan Indonesian Post, kegiatan membangun tersebut sudah dilaporkan warga melalui aplikasi JAKI.

Penelusuran tim Indonesian Post, kegiatan membangun tersebut bisa berjalan mulus lantaran ada oknum pejabat di Pemkot Jakbar yang merestui.

“Itu yang pegang, dulu pak xxxx, makanya mereka (petugas Pemkot Jakbar) tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar sumber.

Terkait hal ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kota Administrasi Jakarta Barat diharapkan ikut andil karena memiliki peran untuk mengkoordinasikan pengawasan dan penertiban bangunan, sesuai Pasal 23 Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomer 286 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

Dalam Pergub tersebut, pada Pasal 23 ayat 1 disebutkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam: (huruf f) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan dan penertiban bangunan.

Inspektorat Angkat Bicara

Mengetahui hal ini, Inspektorat DKI Jakarta melalui Inspektur Pembantu Kota Jakarta Barat (Irbanko Jakbar) akan meneruskan informasi tersebut ke Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.

“Kami akan teruskan ke UKPD terkait perijinan dan pengawasan bangunan untuk mendapat atensi dan tindaklanjut,” ujar Dzikran Kurniawan melalui pesan singkat, Selasa (7/6/22).

Warga Bicara

Terkait hal tersebut, warga meminta ketegasan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat yang berani mengambil sikap untuk membongkar bangunan tersebut.

“Kalau tidak ‘masuk angin’ bongkar dong! Dimana muka Pemkot Jakbar?” geram warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut laporan warga di aplikasi JAKI oleh pihak Suku Dinas, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Barat ditolak Biro Pemerintahan DKI Jakarta sebanyak 6 kali lantaran tindak lanjut tidak sesuai peraturan yang berlaku.

“Laporan dikembalikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Pergub DKI Jakarta No.128/2012 terhadap bangunan yang tidak melaksanakan pembongkaran sendiri dapat dibongkar paksa,” tulis Biro Pemerintahan dalam penolakan keenam kalinya.

Loading...

Tinggalkan Balasan