Wow! Pengadaan Buku di Kab Serang, Oknum Kepsek SDN hingga K3S Dapat “Cuan”

Banten – Pendistribusian buku ulangam harian, buku ujiam sekolah dan buku agama diduga jadi objek bisnis oknum Kepala Sekolah hingga oknum pengurua PGRI.

Buku yang diketahui dibeli dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibagikan gratis kepada siswa.

Menurut informasi yang didapat Indonesian Post, oknum kepala sekolah, pengurus PGRI dan pengurus Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) diduga mengambil keuntungan dengan cara bekerjasama dengan penerbit buku, CV Majid Karya Mandiri sebagai perusahaan pengadaan buku tersebut.

Informasi yang beredar, harga buku ulangan harian Rp60 ribu, buku ujian sekolah Rp50 ribu dan buku agama Rp25 ribu. Harga tersebut dibuat pada laporan penggunaan dana BOS.

Namun, hasil investigasi awak media di lapangan, buku ulangan harian hanya seharga Rp35 ribu, buku ujian sekolah Rp25 ribu dan buku agama Rp12.500.

Menurut sumber informasi yang enggan disebutkan namanya menjelaskan selisih harga tersebut diduga dibagikan ke beberapa oknum.

“Selebihnya Rp25 ribu itu dibagi-bagi. Untuk kepala sekolah Rp20 ribu, untuk ketua PGRI, K3S dan pengawas Rp5 ribu per buku. Sama halnya buku ujian sekolah dan buku agama,” terang sumber.

Sementara itu, buku-buku tersebut dikabarkan sudah dipasok ke beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Ciomas, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Petir, Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel dengan pesanan buku tahun 2021 – 2022.

Untuk Kecamatan Petir hanya buku ujian sekolah dan agama. Hal tersebut dikatakan bendahara sekolah di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Petir.

Dimintai tanggapan atas hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Asep Nugraha menuturkan jika penggunaan dana BOS sepenuhnya kewenangan sekolah.

“Mohon maaf, kami tidak mengetahui perihal tersebut. Pelaksanaan penggunaan dana BOS sepenuhnya ada di sekolah,” ujar Asep, Selasa (19/4).

Asep juga menjelaskan, pihaknya selalu mengarahkan pengelolaan dana BOS kepada pihak sekolah.

“Prinsipnya kita selalu arahkan terkait tata kelola BOS di sekolah pa’, karena penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggungjawab sekolah, sesuai SPTJM yang ditanda tangan Kepsek,” lanjut Asep menerangkan.

Terkait pengawasan penggunaan dana BOS, Asep menjelaskan dilaksanakan secara berjenjang.

“Pengawasan dilaksanakan berjenjang. Mulai dari tim BOS Kabupaten (dari bidang SD dan SMP) hingga ke pengawas,” lanjutnya.

Asep Nugraha juga berencana akan mengundang pihak terkait atas dugaan tersebut.

“Saya akan undang pengurus PGRI dan pengawas serta Ketua Forum Kepala Sekolah dari Kecamatan tersebut untuk minta penjelasan lanjut perihal ini,” tegas Asep.

Atas hal yang diduga terjadi di atas, ketua PGRI dan K3S diduga sudah mengangkangi Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Diharapkan kepada inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan.(tim)

Loading...

Tinggalkan Balasan